Pasca Keracunan Warga, Mualem Minta BPMA Perketat Pengawasan

Editor: Redaksi author photo
H.Manaf (Mualem), Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), yang juga Ketua Umum Partai Aceh (PA).|
Banda Aceh, MeuligoeAceh.com|Pasca peristiwa keracunan gas warga di Desa Panton Rayeuk T Kecamatan Banda Alam, diduga dampak dari operasional PT Medco E&P Malaka dan ratusan warga yang harus mengungsi ke Kantor Camat Banda Alam pada tanggal 9 April dan 27 Juni lalu, mendapatkan perhatian serius dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) H. Muzakir Manaf pada Rabu (7/7/2021).

Sejauh ini H. Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan Mualem tersebut merupakan ketua KPA Pusat yang juga ketua umum Partai Aceh (PA) itu telah mengikuti perkembangan atas peristiwa yang terjadi di Aceh Timur terhadap keracunan warga di Kecamatan Banda Alam itu.Seperti yang diketahui, Sejumlah warga di Panton Rayeuk A dan Panton Rayeuk T, kecamatan Banda Alam, Aceh Timur kembali mengalami keracunan gas. Kejadian itu mengakibatkan warga harus mengungsi beberapa waktu lalu.

Dirinya mengatakan bahwa, masalah tersebut sangatlah serius, dikarenakan menyangkut keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar, yang mana kejadian itu akan mengakibatkan masyarakat tidak nyaman dan ketakutan hidup di lingkar tambang tersebut.

“Kita minta Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) sebagai lembaga pengawas harus memperketat pengawasan terhadap operasional perusahaan yang melakukan ekplorasi Migas karena rentan resiko termasuk PT Medco E&P Malaka, Jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali apalagi sampai jatuh korban jiwa.” Ujar Mualem.

Dia juga menambahkan, PT Medco harus mengedepankan Standar Operasional Prosedure (SOP) dan profesionalitas dalam pelaksanaannya, Selain menjaga keselamatan lingkungan PT Medco bisa mensejahterakan masyarakat lingkar tambang, apalagi kondisi ekonomi rakyat di masa pandemi covid-19 sangat terjepit, maka dari itu dia meminta PT Medco harus bisa membantu ekonomi rakyat di sekitar operasi.

“BPMA harus bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan perusahaan dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari kegiatan operasi Migas, hal itu sesuai dengan fungsi dan tugas BPMA sebagaimana amanat MoU Helsinki dan UUPA.”Tutupnya [Bitranusantara]

Share:
Komentar

Berita Terkini