BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti tingginya angka inflasi di Aceh yang saat ini tercatat sebagai yang tertinggi kedua secara nasional.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Menurut Fadhlullah, kondisi inflasi yang masih tinggi memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat agar stabilitas ekonomi daerah dapat segera terjaga.
“Berdasarkan data kementerian, inflasi Aceh saat ini berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Karena itu, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu menstabilkan kondisi perekonomian Aceh,” ujar Fadhlullah.
Selain membahas inflasi, Wagub Aceh juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang hingga saat ini telah mencapai 45 persen. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk terus mempercepat realisasi anggaran guna mendukung pembangunan dan pemulihan daerah.
“Realisasi anggaran tahun ini harus dipercepat, mengingat kita juga sedang berupaya agar perpanjangan dana otonomi khusus Aceh yang sedang diusulkan dapat terwujud tahun ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat enam bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Menurut Mualem, sektor pertanian dan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan paling mendesak.
Banyak lahan sawah yang belum dapat difungsikan kembali, jaringan irigasi yang rusak, serta jembatan dan jalan yang membutuhkan perbaikan segera.
“Yang paling urgen adalah sawah yang belum bisa digunakan, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” ujar Mualem.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“InsyaAllah kita bekerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Ini menjadi tugas bersama untuk membangun kembali yang rusak dan memulihkan apa yang hilang akibat bencana,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional, dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, sebanyak 10 daerah telah kembali berfungsi secara normal.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pemulihan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, konektivitas, dan pertanian.
Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak bencana.
“Dari hasil analisis tim Satgas Nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang kembali fungsional. Kami juga telah menyiapkan dukungan anggaran guna mempercepat proses pemulihan,” ujar Tito.
Mendagri juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun mendatang guna mendukung pembangunan dan percepatan pemulihan pascabencana.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang telah dikembalikan pada tahun ini dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai program pemulihan, sehingga usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih lancar,” pungkas Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.[]
