Banda Aceh — Laskar Panglima Nanggroe (LPN) mendorong Pemerintah Aceh membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas pemulihan pascabencana banjir.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Ketua Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf alias Bos Manyak, mengatakan penanganan pascabencana banjir membutuhkan koordinasi terpusat dengan kewenangan yang jelas.
Menurut dia, mekanisme birokrasi yang selama ini berjalan melalui satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dan dinas terkait cenderung lamban dan kurang fokus.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa disamakan dengan program rutin pemerintahan. Dibutuhkan satu badan khusus yang bekerja cepat, terkoordinasi, dan memiliki kewenangan penuh,” kata Sulaiman, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia menilai pengalaman pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias pascatsunami dapat menjadi rujukan. Keberadaan BRR dinilai efektif dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Menurut LPN, badan khusus pemulihan pascabencana banjir perlu didukung payung hukum yang kuat agar tidak terhambat prosedur administrasi yang berbelit, serta memiliki keleluasaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, LPN juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait, dalam struktur badan tersebut guna menjamin dukungan anggaran dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
LPN berharap Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti usulan tersebut agar proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. (R)
