Banda Aceh — Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menunjuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, sebagai pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh.
Malik Musa menilai penunjukan tersebut sebagai langkah yang tepat dan menjadi harapan baru bagi percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Penugasan Safrizal ZA tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Pascabencana Banjir Sumatra yang digelar di Jakarta.
Menurut Malik Musa, Safrizal ZA memiliki rekam jejak yang kuat serta pemahaman mendalam terhadap kondisi Aceh.
Pengalaman Safrizal sebagai Penjabat Gubernur Aceh dinilai menjadi modal penting dalam memimpin proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat ia memahami karakter wilayah serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Ia juga menyoroti langkah cepat Safrizal ZA yang langsung melakukan koordinasi lintas sektor, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta turun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gerak cepat tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Malik Musa berharap kepemimpinan Safrizal ZA dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh dan mendorong kebangkitan daerah pascabencana. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam kerja Satgas, termasuk publikasi rutin mengenai progres kegiatan dan penggunaan anggaran yang idealnya disampaikan kepada publik minimal satu kali dalam sebulan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan program penanganan bencana.
Malik Musa menambahkan, pengalaman Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana menunjukkan bahwa kerja yang cepat, tepat sasaran, dan transparan akan mampu memperkuat kepercayaan serta partisipasi masyarakat.[]
