Aceh Tamiang — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus berupaya memulihkan kondisi pascabanjir besar pada November 2025, di tengah tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat di masyarakat.
Selain fokus pada pemulihan ribuan warga terdampak, pemerintah daerah juga menghadapi maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial, yang dinilai memengaruhi persepsi publik terhadap proses penanganan bencana.
Di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan Wakil Bupati Ismail, pemerintah daerah mengawal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, termasuk memastikan kelengkapan data dan administrasi agar proses pencairan berjalan lancar.
Sejumlah bantuan telah disalurkan, termasuk tahap pertama dan kedua, sementara sebagian warga masih dalam proses antrean.
Pemerintah juga membuka pendataan ulang bagi kelompok yang sebelumnya belum terakomodasi, seperti penyewa rumah dan warga yang menumpang.
Pemkab Aceh Tamiang menyatakan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan transparan.
Bantuan kebutuhan dasar disalurkan melalui Kantor Pos berdasarkan undangan dari pemerintah desa.
Adapun bantuan perbaikan rumah diberikan melalui Bank Syariah Indonesia dengan skema pencairan bertahap, yakni 80 persen pada tahap awal dan 20 persen setelah verifikasi progres pembangunan.
Warga juga diwajibkan melengkapi dokumen seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan rencana penggunaan dana.
Selain itu, bantuan material bangunan disalurkan melalui sistem pembayaran langsung ke toko bangunan.
Warga yang telah melakukan perbaikan secara mandiri tetap dapat mengajukan penggantian biaya dengan bukti yang sah.
Pemerintah daerah menegaskan perannya sebagai pengusul data dan penghubung, sementara sumber anggaran berasal dari pemerintah pusat, sehingga proses penyaluran memerlukan verifikasi yang ketat.
Pemkab Aceh Tamiang mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta tetap menjaga kepercayaan dan kebersamaan dalam proses pemulihan.
Pemerintah menilai keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan pascabencana.[]
