KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan dukungan terhadap penguatan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga strategis dalam implementasi kekhususan Aceh.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Aceh Besar, Adi Darma, S.Pd., M.Pd., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) MPU se-Aceh 2026 di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Kompleks MPU Aceh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (14/4/2026).
Menurut Adi Darma, program-program MPU sejalan dengan visi dan misi Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) yang menitikberatkan pada penegakan syariat Islam guna mewujudkan Aceh Besar yang bermarwah dan bermartabat dalam bingkai Ahlussunnah wal Jama’ah.
Ia menilai, di tengah dinamika sosial dan derasnya arus informasi, peran ulama semakin penting sebagai penyejuk sekaligus penjernih informasi di tengah masyarakat.
“Peran ulama tidak hanya dalam menyampaikan dakwah, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan penyeimbang informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk terus bersinergi dengan MPU dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
“Kami siap berkolaborasi dengan MPU, baik dalam penguatan kelembagaan maupun pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua MPU Aceh Besar Tgk H. Nasruddin M (Abi Nas) serta para Ketua MPU kabupaten/kota se-Aceh.
Rakor ini diharapkan menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi dan peran ulama dalam menjaga nilai-nilai keislaman serta mendukung pembangunan di Aceh.[]
