![]() |
| Direktur BGN Tengku Syahdana menyampaikan paparan pada Rakor Sinergi Ekonomi Kerakyatan di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh, Kamis (16/4/2026). (Foto: Waspada / Cut Nauval D) |
Banda Aceh – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan berbagai pelaku ekonomi lokal.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Ekonomi Kerakyatan yang digelar Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN di Taman Budaya Aceh, Kamis (16/4/2026).seperti dilansir Waspadaaceh.com.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Program MBG menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi kerakyatan. Kami mendorong UMKM, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani untuk meningkatkan produksi, karena hasilnya akan diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan untuk setiap dapur SPPG cukup besar dan berkelanjutan. Dalam satu hari, satu dapur membutuhkan sekitar 100 kilogram sayuran, 400 kilogram buah, serta pasokan telur dan ayam dalam jumlah signifikan.
Menurutnya, kondisi ini menciptakan pasar yang stabil bagi produk pangan lokal, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Lebih lanjut, program ini diprioritaskan untuk wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan sasaran masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin dan miskin ekstrem.
Syahdana menambahkan, kehadiran MBG sebagai off-taker diharapkan mampu mendorong pelaku usaha lokal untuk berkembang dan “naik kelas”. Setiap unit SPPG ditargetkan memiliki sedikitnya 15 pemasok dari kalangan UMKM, kelompok tani, koperasi, dan BUMDes.
“Fokus kami adalah UMKM yang sudah berjalan namun mengalami penurunan produksi akibat bencana. Melalui pendampingan dan kepastian pasar, kami berharap mereka dapat kembali pulih,” katanya.
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di daerah.[]
