 |
| Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Se AcehTahun 2026 dj Aula MPU Aceh, Aceh Besar, Selasa, 14/4/2026. |
BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh 2026, Selasa (14/4/2026). Forum ini dihadiri ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menilai rakor bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terarah.
Menurut dia, MPU memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga penjaga nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.
“Di tengah perubahan zaman yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama menjadi krusial sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujarnya.
Ia menyebut tema rakor, Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh, relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Fadhlullah berharap forum tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar setiap rekomendasi yang dihasilkan selaras dan berdampak nyata.
Ia juga menyoroti derasnya arus informasi yang tidak selalu benar. Dalam konteks ini, ulama diharapkan berperan menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.
Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan tetap terjamin,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan ulama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna mencegah kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut dia, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik.
Menutup sambutannya, Fadhlullah berharap rakor melahirkan langkah konkret dalam menjawab tantangan keumatan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi MPU se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya buka,” kata dia.[]
