 |
| Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyampaikan keterangan terkait penguatan validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Senin (1/6/2026). Foto: Dok. BGN |
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat akurasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan bantuan gizi pemerintah menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat dan merata di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan validasi data penerima manfaat kini menjadi fokus utama agar pelaksanaan program semakin efektif dan tidak ada kelompok sasaran yang terlewat.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, proses validasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta mendapat dukungan dari Kantor Staf Presiden.
Selain mengintegrasikan berbagai basis data nasional, BGN juga melakukan verifikasi lapangan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa.
Melalui mekanisme tersebut, dilakukan pendataan dan pencocokan data terhadap berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik jenjang PAUD hingga SMA/SMK, hingga santri di pondok pesantren.
Sebagai bentuk transparansi, BGN juga membuka akses terhadap hasil validasi melalui dasbor yang dapat digunakan untuk memantau data penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan seluruh warga yang berhak menerima manfaat telah terdata dengan baik.
BGN juga mengimbau kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk turut melakukan pengecekan dan verifikasi data di wilayah masing-masing.
Jika ditemukan warga yang belum terdaftar atau belum menerima layanan MBG, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui Koordinator SPPI Kecamatan maupun saluran pengaduan yang tersedia.
Sony menjelaskan, data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024.
Pendataan tersebut melibatkan aparat kewilayahan dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat regional sebelum diserahkan kepada tim persiapan Program MBG.
Ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan terdapat sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan operasional yang menyebabkan koordinasi lintas instansi belum berjalan optimal.
Namun, seiring meningkatnya dukungan dari pemerintah pusat, kementerian terkait, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, BGN optimistis proses validasi yang sedang berlangsung akan menghasilkan basis data yang semakin akurat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Data yang akurat adalah fondasi utama. Dengan validasi yang terus diperkuat, kami ingin memastikan Program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan,” tegas Sony.
Menurutnya, data yang valid merupakan kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat memastikan setiap ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri yang menjadi sasaran program memperoleh haknya secara adil dan merata.
Penguatan validasi data ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas Program MBG sebagai instrumen penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, serta produktif di masa depan.[]