 |
| Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menyampaikan pandangannya saat menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Komisi II DPR RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (17/6/2026). Foto: MC Aceh Besar |
Banda Aceh – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait implementasi kebijakan daerah khusus dan istimewa, termasuk persoalan pertanahan serta penguatan pembangunan di Aceh.
Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, jajaran SKPA, serta para bupati dan wali kota se-Aceh.
Dalam forum tersebut, Syech Muharram menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan pembangunan daerah serta pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi Dana Otonomi Khusus yang selama ini berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah khusus dan istimewa.
“Kami ingin mendapatkan berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya terkait persoalan pertanahan dan implementasi kebijakan yang berjalan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, membahas berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan pertanahan, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan kebijakan pembangunan di Aceh.
Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan kemajuan Aceh di masa mendatang.[]