BANDA ACEH – Potensi besar cadangan gas alam di kawasan Andaman dinilai harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh, bukan sekadar proyek eksploitasi sumber daya alam yang manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi dan Bisnis, Dr. Amri, S.E., M.Si., yang menilai pengembangan gas Andaman harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Menurut Dr. Amri, Aceh memiliki pengalaman panjang dalam industri minyak dan gas bumi (migas), terutama saat menjadi salah satu pusat produksi gas alam cair terbesar di dunia melalui Arun LNG.
Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting dalam mengelola potensi migas yang ada saat ini.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana kekayaan alam Aceh, khususnya gas Andaman, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Dr. Amri, Rabu (3/6/2026).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) itu menegaskan bahwa Aceh tidak pernah menolak investasi. Sebaliknya, investasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang pembangunan yang lebih luas.
Namun, menurutnya, investasi yang masuk harus mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelaku usaha lokal, serta tumbuhnya industri-industri turunan yang berkelanjutan.
Terkait rencana pengembangan gas Andaman, Dr. Amri menilai usulan Pemerintah Aceh agar sebagian proses pengolahan dilakukan di daratan Aceh melalui pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) merupakan langkah yang rasional dan memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan di darat akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Selain membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, fasilitas tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan aktivitas pelabuhan, serta membuka peluang berkembangnya industri hilir berbasis gas di Aceh.
“Yang diperjuangkan bukan sekadar lokasi proyek, melainkan bagaimana Aceh memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya,” katanya.
Dr. Amri menegaskan bahwa sektor migas harus dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu memperkuat struktur ekonomi daerah.
Kekayaan alam, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi komoditas yang diekstraksi dan dikirim ke luar daerah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, investor, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan tata kelola migas yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Keberhasilan proyek migas tidak hanya diukur dari besarnya produksi gas yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan migas yang berkeadilan akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Aceh sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki benar-benar menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.[]