 |
| Brigjen Pol Ruddi Setiawan. Foto: Modus Aceh |
JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Brigjen Pol Ruddi Setiawan resmi ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah yang memasuki masa purnatugas.
Rotasi tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Kapolri Nomor Kep/924/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
Dalam surat telegram itu dijelaskan, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dimutasikan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polda Aceh dalam rangka memasuki masa pensiun setelah menuntaskan masa pengabdiannya sebagai Kapolda Aceh.
Sementara itu, Brigjen Pol Ruddi Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri kini dipercaya memimpin Polda Aceh.
Penunjukan tersebut merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Aceh.
Seperti dilansir aceh.tribunnews.com Selain pergantian Kapolda Aceh, surat telegram Kapolri juga memuat sejumlah mutasi pejabat tinggi lainnya. Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap diangkat sebagai Sesropaminal Divpropam Polri, Kombes Pol Aris Supriyono dipercaya menjabat Kabidpropam Polda Metro Jaya, sedangkan jabatan Kapuslitbang Polri yang ditinggalkan Brigjen Pol Ruddi Setiawan kini diisi oleh Brigjen Pol Didi Hayamansyah.
Mutasi dan rotasi jabatan merupakan agenda rutin di lingkungan Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pembinaan karier personel, serta penguatan kelembagaan guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kepemimpinan baru di Polda Aceh, diharapkan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Aceh.[]