 |
| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf di dampingi Asisten 1, Drs. Syakir M.Si serta SKPA terkait menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali dan jajarannya di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (3/6/2026). |
BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menerima kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara ulama dan umara dalam membahas berbagai isu keagamaan, sosial, dan pembangunan di Aceh.
Rombongan MPU Aceh dipimpin Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, didampingi para Wakil Ketua MPU Aceh, yakni Abi Bayu, Abon Muhib, dan Abiya Hatta, serta Kepala Sekretariat MPU Aceh, Zahrol Fajri. Kunjungan tersebut juga berlangsung dalam suasana silaturahmi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Gubernur Aceh yang didampingi Asisten I Sekda Aceh M. Syakir, Kepala Biro Isra Setda Aceh, Plt Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh menyambut baik berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan pimpinan MPU Aceh.
Dalam pertemuan itu, Ketua MPU Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait persoalan keumatan dan pembangunan daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah persiapan Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-33 pada tahun 2028.
MPU Aceh berharap Pemerintah Aceh dapat segera membentuk kepanitiaan pelaksana sehingga proses persiapan dapat dilakukan secara lebih matang, mulai dari penentuan lokasi arena utama, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, hingga pengalokasian anggaran secara bertahap selama masa persiapan.
Selain itu, MPU Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh untuk terus mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir tahun 2025.
Menurut MPU, masih terdapat fasilitas pendidikan, sarana ekonomi masyarakat, infrastruktur publik, serta rumah warga yang membutuhkan perhatian agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan MPU Aceh turut menyoroti persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal yang berpotensi mencemari sungai dan merusak ekosistem.
Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berdampak pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup di Aceh.
MPU Aceh juga menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut mereka, kewenangan yang telah diatur dalam regulasi daerah perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, pembahasan juga mencakup optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya melalui Baitul Mal Aceh.
MPU Aceh berharap adanya penyempurnaan regulasi agar pengelolaan dan pemanfaatan dana umat dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan ulama dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam dan kesejahteraan masyarakat.[]