Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), untuk memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih terkait percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah serta penguatan fondasi pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah mengemban amanat rakyat untuk menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan bangsa. Berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, membangun perekonomian yang berkeadilan, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Presiden menyampaikan bahwa dalam 20 bulan terakhir, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan.
Pemerintah terus melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari menutup kebocoran aset negara, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga mendorong pemerataan kesejahteraan.
Dalam sidang tersebut, Presiden juga memaparkan sejumlah capaian utama Kabinet Merah Putih di berbagai sektor.
Di bidang ketahanan pangan dan energi, pemerintah mencatat keberhasilan mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, mencatat rekor cadangan beras nasional dan Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi sepanjang sejarah, mewujudkan swasembada BBM solar melalui implementasi B50, serta memulai Proyek Gas Abadi Masela setelah tertunda selama 28 tahun dan menyelesaikan pembangunan Kilang BBM RDMP Balikpapan.
Pada sektor tata kelola negara dan penyelamatan aset, pemerintah telah membentuk Dana Kedaulatan Danantara untuk mengelola aset nasional, mendirikan Bank Emas Indonesia yang disebut telah mengelola 153 ton emas, melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup 250 perusahaan yang dinilai tidak produktif, serta menerapkan Sistem Ekspor Satu Pintu guna menekan kebocoran devisa negara.
Sementara itu, di bidang ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan, pemerintah mengklaim telah menyelesaikan persoalan kredit macet pelaku UMKM, menaikkan gaji hakim setelah 12 tahun tidak mengalami penyesuaian, mengoperasikan lebih dari 1.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperpendek rantai distribusi, serta membangun 1.000 jembatan desa dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih.
Adapun pada sektor pendidikan dan lingkungan, pemerintah melaporkan telah membuka empat Sekolah Unggul Garuda serta menerapkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai bagian dari upaya mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan perdagangan karbon.
Melalui Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya kerja sama dan soliditas seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam mempercepat pelaksanaan program-program strategis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.[]