Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjadikan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat kinerja Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa sidang pertengahan tahun tersebut menjadi forum penting untuk mengukur capaian pembangunan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memastikan seluruh agenda strategis pemerintah berjalan sesuai target.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian Presiden adalah penguatan ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, mencatat cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta membukukan Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi sebagai indikator membaiknya kesejahteraan petani.
Di sektor energi, Presiden juga menyoroti keberhasilan pengembangan bahan bakar B50, yakni solar yang mengandung 50 persen bahan baku berbasis minyak sawit.
Inovasi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Selain itu, Presiden menilai transformasi digital yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata, terutama dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Dengan sistem data yang semakin akurat dan terintegrasi, pemerintah optimistis efektivitas berbagai program perlindungan sosial akan meningkat, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Menurut Presiden, pemanfaatan teknologi juga mampu memangkas proses birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi desa.
Pemerintah terus mendorong pembangunan jembatan desa, Kampung Nelayan Merah Putih, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat.
Hingga saat ini, lebih dari seribu KDKMP telah beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 30 ribu koperasi yang beroperasi secara aktif hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo menegaskan, berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan menunjukkan arah yang positif dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Ia optimistis kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, didukung tata kelola pemerintahan yang baik, akan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.[]