BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan II 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Selasa (19/8/2026).
AEF kali ini mengusung tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh”. Forum tersebut mempertemukan para pemangku kebijakan di Aceh untuk membahas kondisi ekonomi terkini, khususnya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025.
Plh. Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama mempercepat pemulihan Aceh dari dampak bencana.
Menurut Hertha, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat telah memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi Aceh.
“Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09 persen (yoy). Percepatan ini tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat yang turut membantu proses pemulihan,” ujar Hertha.
Ia berharap pelaksanaan AEF dapat semakin memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan strategi percepatan rehabilitasi ekonomi Aceh pascabencana, sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.Ip., MPA, yang turut hadir dalam forum tersebut. Ia berharap pembahasan dalam AEF menghasilkan langkah nyata, terukur, dan terkoordinasi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
“Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Nasir.
Menurutnya, pembangunan pascabencana tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar semakin produktif, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
AEF Triwulan II 2026 menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Perencana Ahli Utama Bappeda Aceh, H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H.; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera, Kementerian PUPR, Fajrullah Mufti, S.T., M.Sc.; serta Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaeman, S.T., M.Si.
Diskusi dipandu Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.
Dalam paparannya, Ahmad Dadek mengungkapkan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh mencapai Rp153,25 triliun.
Pembiayaan tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” ujar Ahmad Dadek.
Sementara itu, Fajrullah Mufti menjelaskan bahwa sebanyak 67 daerah irigasi dan 54 bendungan terdampak bencana hidrometeorologi. Penanganan tanggap darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat.
“Kami menargetkan penanganan ini rampung 100 persen pada akhir tahun 2026, meski tantangan masih ada, mulai dari potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi hingga perlunya penyelarasan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi,” jelasnya.
Adapun dari Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman menyampaikan bahwa progres administratif penanganan lahan pertanian terdampak sudah cukup baik.
Sebanyak 40.852 hektare atau 71,5 persen dari total lahan terdampak telah masuk dalam program optimasi dan rehabilitasi lahan.
Namun, realisasi fisik di lapangan masih tertinggal dibandingkan capaian kontrak konstruksi. Lahan yang sudah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektare atau 8,9 persen, sedangkan luas tanam baru mencapai 373 hektare atau sekitar 1 persen.
“Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam agar lahan yang telah direhabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.
Melalui AEF Triwulan II 2026, Bank Indonesia dan Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian, menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]