LOMBOK TIMUR – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong percepatan swasembada bawang putih nasional dengan memastikan peningkatan produksi berjalan seiring dengan penguatan ekosistem pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Hal tersebut disampaikan Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta peletakan batu pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait.
Menurut Titiek, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk kembali mencapai swasembada bawang putih. Selain memiliki lahan dan sumber daya petani, Indonesia juga memiliki pengalaman pernah mencapai swasembada komoditas tersebut.
“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.
Ia menegaskan, momentum penanaman serentak di 14 Polda harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Swasembada bawang putih, kata dia, tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan, pendampingan, penguatan produksi, hingga kepastian penyerapan hasil panen.
“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, penanaman bawang putih dilakukan di lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar pada 59 Polres di 14 Polda. Program ini melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani dengan potensi produksi sekitar 2.795 ton bawang putih.
Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi mencapai 1.200 ton. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan dengan luas 81 hektare dan potensi produksi 810 ton, serta Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton.
Sementara itu, Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dijadwalkan melakukan penanaman pada September dan Oktober 2026, menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.
Titiek menekankan, peningkatan luas tanam harus diikuti dengan pembangunan ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir. Dukungan kepada petani, menurutnya, harus mencakup penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan.
“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujarnya.
Selain peningkatan produksi, Titiek menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi petani. Hasil panen harus memiliki mekanisme penyerapan dan tata niaga yang jelas agar petani memperoleh kepastian harga serta keuntungan yang layak.
Menurutnya, keberhasilan swasembada tidak semata-mata diukur dari luas lahan dan volume produksi, tetapi juga dari kemampuan membangun usaha tani yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi petani.
“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, Titiek mendorong pemerintah menyusun roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut perlu mencakup target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Ia juga menilai sentra produksi yang telah berkembang, seperti Sembalun, perlu terus diperkuat. Di sisi lain, sentra-sentra baru perlu dikembangkan di daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi budidaya bawang putih.
Di Sembalun, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan panen raya bawang putih di lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Panen tersebut melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani.
Penguatan sektor pascapanen juga dilakukan melalui peletakan batu pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung penyerapan dan distribusi bawang putih dari petani.
Titiek turut menyoroti kebijakan impor bawang putih yang dinilai perlu dikelola secara hati-hati. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap harus dijamin, namun produksi dalam negeri juga harus diberikan ruang untuk tumbuh sehingga petani memiliki kepastian usaha.
Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut melalui fungsi dukungan dan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegas Titiek.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.
Sinergi antara pemerintah, DPR RI, Polri, kelompok tani, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada bawang putih.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang kuat dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani.[]
