BANDA ACEH – Pemerintah berencana membentuk Desk Koordinasi Aceh di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh dalam menangani berbagai isu strategis di Aceh.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menyambut baik rencana tersebut dan menilai keberadaan Desk Koordinasi Aceh dapat memberikan dukungan lebih kuat terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago,” kata Fadhlullah di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam rapat perdana pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hibrida, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto dan diikuti Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Sumule Tumbo.
Menurut Fadhlullah melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, pembentukan Desk Koordinasi Aceh merupakan tindak lanjut atas instruksi Menko Polkam.
“Pembentukan Desk Koordinasi Aceh ini atas instruksi Bapak Menko Polkam,” kata Fadhlullah.
Ia menjelaskan, desk tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai persoalan strategis di Aceh.
Selain memperkuat koordinasi, Desk Koordinasi Aceh diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan Aceh.
“Desk ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi tersebut juga penting dalam mendukung pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh, pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, serta penguatan stabilitas politik dan keamanan.
Dalam rapat tersebut, kementerian/lembaga yang hadir pada prinsipnya mendukung pembentukan Desk Koordinasi Aceh. Para pihak juga menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja.
“Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada,” kata Fadhlullah.
Sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kemensos, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta unsur TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, Pemerintah Aceh dan unsur kewilayahan terkait.
Fadhlullah menilai dukungan lintas kementerian/lembaga tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan Aceh, terutama dalam penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Dukungan hampir seluruh kementerian/lembaga tersebut dapat memacu perkembangan Aceh, terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” katanya.
Lebih jauh, Fadhlullah mengusulkan agar dalam struktur Desk Koordinasi Aceh dibentuk kelompok kerja (Pokja) khusus yang menangani pembangunan ekonomi Aceh.
Menurutnya, Pokja tersebut dapat bekerja lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
“Kita menyarankan agar dibuatkan kelompok kerja tersendiri yang mengurusi pembangunan ekonomi Aceh, sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Fadhlullah berharap pembentukan Desk Koordinasi Aceh dapat segera direalisasikan sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam menangani berbagai agenda strategis dapat berjalan lebih efektif.
“Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan kami berterima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” pungkasnya.[]
