BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (Forum KKA) periode 2025–2030 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Pengukuhan pengurus Forum KKA dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi strategis antarpemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sinergi pembangunan serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah.
Dalam kepengurusan periode 2025–2030, Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, yang merupakan Wali Kota Banda Aceh, dipercaya sebagai Koordinator. Posisi Wakil Koordinator I dijabat Bupati Bener Meriah Ir. Tagore Abubakar, Wakil Koordinator II Bupati Bireuen Mukhlis, ST, dan Wakil Koordinator III Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan.
Pengurus Forum KKA juga terdiri atas para kepala daerah dan pimpinan DPRK dari berbagai kabupaten/kota di Aceh.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wamendagri Bima Arya Sugiarto sekaligus selamat kepada seluruh pengurus Forum KKA yang baru dikukuhkan.
Ia berharap Forum KKA mampu menjalankan peran strategis sebagai wadah memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Aceh.
“Semoga Forum KKA dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah pembangunan antara Pemerintah Aceh dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota,” ujar Fadhlullah.
Pada kesempatan tersebut, Fadhlullah juga menyampaikan sejumlah aspirasi Aceh kepada Wamendagri untuk mendapat perhatian pemerintah pusat. Tiga persoalan yang disampaikan yakni penyelesaian status dan pengelolaan tanah Blang Padang yang berkaitan dengan tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta persoalan bendera Aceh.
Menurut Fadhlullah, berbagai persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat agar dapat ditemukan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” tegasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya membantu penyelesaian berbagai persoalan di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Bima Arya juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan para pemimpin serta masyarakat Aceh, termasuk terkait persoalan tanah Blang Padang.
Ia turut mengapresiasi ketangguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan dan bencana yang terjadi di daerah tersebut, termasuk bencana hidrometeorologi.
Menurut Bima Arya, Forum KKA memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi antarpemerintah kabupaten/kota di Aceh. Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun kolaborasi, menyatukan langkah, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Ia mengingatkan agar kekompakan internal menjadi fondasi utama dalam menjalankan organisasi.
“Kekompakan harus menjadi fondasi utama Forum KKA. Dengan kekompakan, berbagai program dan target yang telah ditetapkan akan lebih mudah diwujudkan,” kata Bima Arya.
Dengan penguatan komunikasi dan koordinasi tersebut, Forum KKA diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan Aceh yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.[]
