Koordinasi Tingkat Provinsi Penyelesaian Permasalahan di Blok Hutan Tenggulun Resor Sei Betung Taman Nasional Gunung Leuser
Banda Aceh – Kepala Bappeda Aceh Dr. H. T. Ahmad Dadek, SH, MH memberi sambutan pada acara yang diadakan oleh Balai Besar Taman Nasional Gungung Leuser (TNGL) bertempat Aula Prof. A. Madjid Ibrahim, Lt.4 Bappeda Aceh, Kamis , (7/11/2024) .
Acara dihadiri oleh SKPA terkait, Kementerian LHk, LSM, dan Lembaga terkait, serta dari Perguruan Tinggi. Turut hadir narasumber yaitu (1) Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si (Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi), membahas terkait Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dan Isu-isu penting UU no.22 Tahun 2024, (2) Rusianto Saragi Naptu, S.Si, M.Si (Direktur PPHLHK), membahas terkait Strategi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di Indonesia Studi Kasus Taman Nasional Gunung Leuser, (3) Toto Prabowo, S.Hut, M.Si (Kepala Balai PKHTL Wilayah XVIII Aceh), membahas terkait Sejarah dan Status Kawasan Hutan TNGL khususnya Blok Hutan Tenggulun, Aceh Tamiang, dan (4) Subhan, S.Hut, M.Si (Kepala Balai TNGL), membahas terkait Rencana Aksi Penyelesaian Permasalahan Blok Hutan Tenggulun.
Ahmad Dadek dalam sambutan menyampaikan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) adalah salah satu kawasan ekosistem konservasi yang paling kaya dan penting di dunia, tidak hanya bagi indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Namun, saat ini kita menghadapi tantangan besar dengan adanya praktik pembalakan liar yang mengancam kelestarian hutan kita. praktik ini tidak hanya merusak habitat flora dan fauna, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.
Pada saat yang sama, saat yang sama kita juga harus menyelesaikan berbagai persoalan sosial ekonomi masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dan terdampak dari beredaan taman nasional dan kawasan hutan sebagai habitat utama keragaman hayati, ujar Ahmad Dadek.
Ahmad Dadek juga menyampaikan komitmen pemerintah aceh dalam pelestarian hutan, kawasan konservasi dan satwa liar sangat penting. beberapa gagasan dan komitmen Pemerintah Aceh dalam pelestarian hutan dan satwa liar, termasuk; (1) Mendukung semua upaya kolaboratif secara bersama multipihak untuk penyelesaian secara komprehensif semua masalah ditingkat tapak dilapangan baik didalam kawasan tngl maupun kawasan penyangganya; (2)Memastikan arah kebijakan dan program yang mendukung perlindungan hutan, pengelolaan satwa liar, peningkatan kapasitas polhut, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga TNGL, baik dalam rpjp 2025-2045 maupun dalam RPJM teknokratik yang sudah disusun untuk periode 2025-2029.; (3) Alokasi pendanaan tambahan untuk perlindungan hutan, lingkungan dan ekosistem melalui kebijakan TAPE dan TAKE. Tahun 2024, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana senilai 5 miliar untuk didistribusikan kepada sejumlah kabupaten kota, termasuk Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Subulussalam dan Aceh Singkil sebagai bagian penting dari ekosistem leuser; (4) Mengupayakan pendanaan tambahan dari berbagai sumber, termasuk dana terkait perubahan iklim. salah satunya adalah akses pendanaan RBP senilai 27 miliar melalui BPDLH. Dimana dana ini didesign untuk mendukung penguatan kapasitas KPH, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan secara keseluruhan; dan (5) Mendukung pengelolaan cagar biosfer gunung leuser, dimana saat ini bappeda sedang mengawal pembentukan forum pengelolaan cagar biosfer leuser yang akan disahkan oleh Gubernur Aceh dan dikoordinasikan langsung oleh Kepala Bappeda Aceh.[]
