Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si membuka seminar yang diadakan oleh Bappeda Aceh, bertema “Kolaborasi dan Inovasi dalam Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana dan Perlindungan Lingkungan di Era Perubahan Iklim”.
Seminar ini diikuti oleh 150 peserta terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) NGO/LSM, Balai Lingkungan Hidup dan Kehutanan dai Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bappeda dan BPBD Kabupaten/Kota se-Aceh, Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB), Perusahaan Swasta, Akademisi, Tenaga Ahli Bappeda dan Peneliti dari Jepang. Acara berlangsung di Aula Prof. A. Madjid Ibrahim, Lt.4 Bappeda Aceh,Rabu,, (6/11/2024).
Seminar ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang berhasil diterapkan di Jepang dan Indonesia, membahas strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang dapat diadopsi oleh kedua negara, membangun kerja sama internasional antara Jepang dan Indonesia dalam pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan, dan Mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung mitigasi bencana, adaptasi iklim, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di kedua negara.
Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si menyampaikan Sebagaimana kita ketahui bersama, Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam. Pengalaman masa lalu, seperti bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, telah memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dampak yang dahsyat dari bencana tersebut mempengaruhi kehidupan jutaan orang dan merusak infrastruktur penting di wilayah ini.
Kebijakan pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan di Jepang dan Indonesia menunjukkan upaya kedua negara untuk mengurangi dampak bencana dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Jepang memberikan contoh dalam hal teknologi dan ketangguhan masyarakat, sementara Indonesia terus memperkuat upaya mitigasinya, terinspirasi dari pengalaman dan bantuan internasional, termasuk dari Jepang.
Selama ini banyak hal dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing negara dalam pengurangan risiko bencana, seperti : pembangunan sistem peringatan dini tsunami, simulasi dan pendidikan mitigasi bencana untuk masyarakat, penyediaan infrastruktur dan rambu evakuasi, peningkatan kesadaran dan pendidikan bencana di sekolah, membangun kembali dengan perencanaan berbasis risiko bencana, serta kolaborasi internasional dan belajar dari pengalaman bencana.
Safrizal juga menyampaikan Penyelenggaraan Seminar Internasional Kebijakan Pengurangan Risiko bencana dan Lingkungan di Jepang dan Indonesia merupakan momentum yang sangat tepat dan strategis. Apalagi kita akan melakukan peringatan 2 dekade tsunami dan gempa bumi Aceh. Seminar ini bukan sekadar seremoni peringatan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana.
Harapannya dapat memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan teknologi deteksi dini dan sistem informasi bencana. Kita juga perlu meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan, khususnya melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga riset internasional, dan hasil seminar akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam menghadapi risiko bencana dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks di masa depan bagi Indonesia dan Jepang, khususnya masyarakat Aceh.
Turut hadir narasumber: (1) Dr. H.T Ahmad Dadek, SH, MH, Kepala Bappeda Aceh, akan memberikan gambaran umum tentang kebijakan terkait pengurangan risiko bencana dan pengelolaan lingkungan di Aceh; (2) Dr. Mifune, Asian Disaster Reduction Center (ADRC), akan membahas masalah pengurangan risiko bencana dan aspek lingkungan di Jepang dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan di Banda Aceh; (3) Dr. Gerry Potutan, Asian Disaster Reduction Center (ADRC), akan membahas implikasi Gempa Bumi dan Tsunami Besar Jepang Timur 2011 terhadap manajemen risiko bencana di Jepang dan bagaimana pelajaran yang dipetik dapat menginspirasi daerah lain dengan risiko serupa; (4) Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E, Direktur Utama BPDLH, akan membahas kebijakan lingkungan dan pendanaan untuk pelestarian lingkungan di Indonesia; (5) dr. Astrid Kartika, MPP, Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFTA), membahas Adaptasi Risiko Bencana terhadap Pelayanan Dasar bagi kelompok rentan; (6) Prof. Syamsidik, Dr., S.T., M.Sc, Akademisi Universitas Syiah Kuala, akan membahas topik Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 20 tahun di Aceh pasca tsunami Aceh 2004.[]
