Banda Aceh - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST, menghadiri rapat pertemuan penting antara Pemerintah Aceh dengan Komisi II DPR RI yang berlangsung di Ruang Serbaguna Setda Aceh, pada Jumat (25/7/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E, . Turut hadir jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, Kajati Aceh, para Bupati dan Walikota se-Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), para Rombongan Komisi II DPR RI serta instansi terkait lainnya.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan dan pemerintahan di Aceh. Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Langsung Uang Tunai (BLUT), penggunaan dan pengawasan Dana Desa, serta rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lantaran isu-isu tersebut, dianggap krusial untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.
Selain itu, Wakil Gubernur Aceh, atau yang kerab disapa Dek Fad itu menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Komisi II membuka opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mendalami kemungkinan menjadikan dana Otsus sebagai kebijakan permanen demi menjamin pembangunan berkelanjutan di Aceh.
Dalam forum tersebut, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan di Aceh. Ia menyebut bahwa 77 persen belanja pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” kata Fadhlullah.
Kepala BPKA Aceh dan Kepala Bappeda Aceh ikut memaparkan pentingnya perpanjang dana otsus. "Jika dana otsus habis maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Kepala Bappeda Aceh
Sementara Direktur RSUD Zainoel Abidin juga menjelaskan peran penting Dana Otsus dalam mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan, yang selama ini menjadi penopang utama layanan rumah sakit rujukan provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim yaitu Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf, menegaskan bahwa Aceh tak boleh dianaktirikan. “Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.
Anggota Komisi II lainnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP), senada menyuarakan dukungan terhadap Aceh. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus dan menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus Aceh untuk pembahasan yang lebih strategis dan mendalam.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” ujar Aria Bima.
Wakil Gubernur Fadhlullah menanggapi positif dukungan tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Aceh siap menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta. “Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan aspirasi, termasuk isu minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Mereka juga menyoroti persoalan kawasan hutan di Gayo Lues, di mana lima desa masih terhambat status legalitas karena berada di wilayah kehutanan, meski telah ditempati selama puluhan tahun.
Selain itu, Fadhlullah turut menyoroti persoalan mahalnya harga tiket penerbangan dari dan ke Aceh. Ia meminta dukungan Komisi II agar pemerintah pusat memperhatikan isu ini. “Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Di mana rakyat Aceh pernah menyumbangkan rmas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ujar Fadhlullah. []
