Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, Meurah Budiman, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong akurasi data laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan kerja Kemenkum Aceh.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2025 secara virtual, Senin (7/7/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja dan kantor wilayah Kemenkum ini menjadi bagian dari agenda untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
“Pemutakhiran data keuangan dan BMN bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab moral dan profesional seluruh jajaran dalam memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel,” ujar Meurah Budiman disela kegiatan.
Ia menekankan bahwa keakuratan data merupakan fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, laporan keuangan dan aset yang valid akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini juga menjadi ruang evaluasi bagi satuan kerja untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja pelaporan. Meurah menyebut bahwa budaya tertib administrasi harus menjadi karakter setiap ASN Kemenkum, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan BMN.
“Kita di Kemenkum Aceh berkomitmen penuh untuk menjadi contoh dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu dan tepat isi. Ketelitian dalam setiap angka adalah bentuk integritas kita kepada publik,” tutup Meurah.
Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan, Sri Yusfini Yusuf dalam sambutannya mengapresiasi seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta unit utama dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
Dalam arahannya, ia juga meminta untuk melakukan monitoring secara berjenjang mulai dari tingkat Kantor Wilayah hingga Unit Eselon I untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung dan validitas data laporan keuangan.[]
