 |
| Ismawardi. Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh. (Foto : Dok Pribadi). |
Banda Aceh – Pemadaman listrik berkepanjangan di Banda Aceh memicu keresahan warga.
Kota yang biasanya terang berubah gelap, aktivitas usaha kecil lumpuh, hingga banyak peralatan elektronik rumah tangga rusak akibat arus tak stabil.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, mendesak PLN tidak hanya meminta maaf, tetapi juga wajib memberikan kompensasi nyata kepada pelanggan terdampak.
“Kalau listrik padam lebih dari 24 jam, itu bukan sekadar gangguan biasa. Warga sudah rugi besar, usaha kecil berhenti beroperasi, dan kenyamanan masyarakat benar-benar terganggu,” tegasnya.
Menurutnya, kerugian warga akibat buruknya layanan PLN terlihat jelas. Mulai dari warung kopi yang kehilangan pelanggan, percetakan yang terhenti produksi, hingga rumah tangga yang harus menanggung kerusakan alat elektronik.
“Kompensasi bisa berupa pembebasan tagihan listrik sebulan, diskon token prabayar, atau potongan bagi pelanggan pascabayar. Itu hak masyarakat, bukan belas kasihan,” ujar politisi PAN itu kepada awak media Selasa Malam (30 September 2025).
Ismawardi menegaskan, kewajiban kompensasi sudah diatur jelas dalam Permen ESDM No. 27 Tahun 2017, yang mewajibkan PLN menjaga mutu layanan serta memberi kompensasi atas gangguan kelistrikan.
“Jangan seolah-olah tidak ada dasar hukumnya. Aturan sudah ada, tinggal kemauan untuk melaksanakan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus jadi korban,” tambahnya.
Selama ini, kata dia, PLN jarang terdengar memberikan ganti rugi, khususnya terhadap peralatan elektronik warga yang rusak akibat arus tak stabil. “Paling banter hanya ucapan maaf yang diulang-ulang,” sindirnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti klaim PLN yang menyebut Aceh memiliki surplus listrik, namun kenyataan di lapangan justru pemadaman bisa berlangsung hingga berhari-hari.
“Kalau memang surplus, kenapa bisa padam sampai dua hari dengan alasan interkoneksi dengan Sumut? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab PLN. Jangan menutup-nutupi fakta dengan istilah teknis,” ujarnya.
Ismawardi mendesak PLN UID Aceh berbenah dan memperbaiki manajemen pelayanan. Jika ada perawatan jaringan, seharusnya diumumkan lebih dulu agar masyarakat bisa bersiap.
“Kalau pelayanan dasar seperti listrik saja tidak mampu dipenuhi, sebaiknya pimpinan PLN UID Aceh berpikir ulang soal jabatannya. Daripada hanya membuat masyarakat menderita, lebih baik mundur,” pungkasnya.[]
