BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh memfasilitasi evakuasi 370 warga terdampak banjir dan longsor dari Langsa dan Lhokseumawe menuju Banda Aceh menggunakan KM Express Bahari 2F pada Selasa (2/12/2025).
Kepala Dishub Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat.
Ia menjelaskan, KM Express Bahari 2F berangkat dari Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 07.41 WIB membawa 170 penumpang. Kapal tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh pada pukul 13.00 WIB dan kembali memuat 200 penumpang tambahan.
“Total 370 warga kemudian diberangkatkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 14.00 WIB,” ujar Faisal.
Selain memfasilitasi evakuasi warga, Dishub Aceh pada hari yang sama juga membantu pengangkutan logistik dengan total muatan 22 ton menggunakan KN SAR Purworejo milik Basarnas. Kapal tersebut tiba di Ulee Lheue setelah berlayar selama 18 jam dari Batam dan langsung melakukan pemuatan logistik.
“Barang dan sembako yang didistribusikan berasal dari Pemerintah Aceh, Komdigi, Kemenkes, BPRS Mustaqim, Antam, PT IAS SIM, dan Medco Group untuk masyarakat terdampak bencana di Kota Lhokseumawe,” kata Faisal.
Bantuan yang diangkut meliputi air mineral, beras, mi instan, pakaian layak pakai, obat-obatan, selimut, minyak goreng, serta peralatan komunikasi. Logistik dimuat pada 1 Desember 2025 pukul 21.00 WIB, kemudian kapal bertolak menuju Pelabuhan Krueng Geukueh pada 2 Desember 2025 pukul 03.00 WIB untuk mendukung distribusi di wilayah Lhokseumawe.
Faisal juga menyampaikan bahwa sejumlah kapal siap mendukung operasional penanganan bencana, di antaranya KMP Wira Loewisa, KN Antares, KN SAR Purworejo, KM Express Bahari 2F, KN Berhala, dan KMP Aceh Hebat 2.
Meski demikian, ia mengakui terdapat kendala distribusi via laut, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang tidak memiliki pelabuhan yang mampu disinggahi kapal berukuran besar. Selain itu, koordinasi pendistribusian logistik dinilai masih perlu ditingkatkan.
Dishub Aceh juga mengusulkan agar seluruh bantuan dari masyarakat dan mahasiswa dikumpulkan pada satu titik untuk memudahkan pendataan dan pengangkutan.
Selain itu, pihaknya meminta adanya prioritas pengisian BBM bagi kendaraan pelayanan publik dan armada distribusi logistik.[]
