Aceh – Pascabanjir, tantangan masyarakat Aceh tidak berhenti ketika air surut. Kerusakan rumah, lahan pertanian yang gagal tanam, serta usaha kecil yang terhenti masih menyisakan persoalan serius bagi kehidupan ekonomi warga.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerhati kebijakan publik Aceh, Drs. Isa Alima, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi rakyat harus menjadi fokus utama penanganan pascabencana.
Menurut Isa Alima, bantuan darurat hanyalah tahap awal yang bersifat sementara. Yang jauh lebih menentukan masa depan masyarakat terdampak adalah upaya menghidupkan kembali roda ekonomi secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Setelah bencana, yang paling penting adalah menghidupkan kembali ekonomi masyarakat korban banjir agar pemasukan kembali ada. Bantuan darurat ada masanya berhenti, sebagaimana yang pernah kita alami pascatsunami,” ujar Isa Alima, Rabu (17/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa petani yang mengalami gagal tanam, pedagang kecil yang kehilangan modal, serta pekerja harian yang terhenti aktivitasnya membutuhkan dukungan cepat dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai sebagai sebuah keharusan.
Isa Alima mendorong sejumlah langkah konkret, antara lain penyediaan modal usaha tanpa bunga bagi pelaku UMKM, bantuan bibit dan sarana produksi bagi petani, pembukaan kembali akses pasar rakyat, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, program padat karya juga dinilai relevan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperbaiki infrastruktur desa, seperti normalisasi saluran air dan pembersihan fasilitas umum yang melibatkan warga setempat.
“Negara harus hadir bukan hanya cepat, tetapi juga tepat. Pemulihan ekonomi mesti terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan nasional, bukan sekadar program sesaat yang habis bersama anggaran,” tegasnya.
Berkaca pada pengalaman pascatsunami, Isa Alima mengingatkan agar pemerintah menghindari pola ketergantungan bantuan. Ketika bantuan berakhir, masyarakat harus sudah memiliki kemampuan untuk berdiri mandiri.
Karena itu, investasi jangka panjang pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.
Selain sektor ekonomi, Isa Alima juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan perumahan bagi warga yang rumahnya rusak atau hancur akibat banjir.
Menurutnya, proses penyediaan hunian harus disederhanakan agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
“Sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat, agar penyediaan perumahan pascabencana diprioritaskan tanpa birokrasi yang berbelit,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Isa Alima menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bencana, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam proses pemulihan.
“Pascabanjir, menghidupkan kembali ekonomi rakyat bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanah moral. Dari kebangkitan ekonomi inilah Aceh dapat menata masa depan yang lebih kuat, adil, dan berdaya,” pungkasnya.[]
