Meureudu – Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama unsur Forkopimda Kabupaten Pidie Jaya turut mendampingi kedatangan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita beserta rombongan dalam rangka meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya, Jumat, 4 November 2025.
Kunjungan Wakil Panglima TNI ini menjadi bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Pusat, TNI, dan Polri terhadap masyarakat yang terdampak bencana pada 26 November 2025.
Kehadiran beliau sekaligus memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan terpadu, terkoordinasi, serta tepat sasaran.
Rombongan tiba di Media Center Penanggulangan Banjir dan Longsor Pidie Jaya, Gedung MTQ Aceh, sekitar pukul 17.00 WIB.
Mereka disambut oleh Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, Kasdam IM Brigjen TNI Yudha Fitri, Korsmin IM Kolonel Inf Yogi Nugroho, Dandim 0102 Pidie Letkol Inf Abdulhadi, para asisten pemerintahan, SKPK, serta insan pers.
Pada hari pertama, rombongan meninjau Gampong Meunasah Lhok, tepatnya di komplek SD IT Annur, untuk melihat kondisi pascabanjir.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu, guna mengecek kerusakan infrastruktur dan permukiman warga.
Usai rangkaian kegiatan tersebut, rombongan kembali ke Pendopo Bupati Pidie Jaya untuk makan malam dan beristirahat.
Keesokan harinya, Jumat 5 November 2025, Wakil Panglima TNI bersama rombongan melanjutkan peninjauan lokasi terdampak.
Agenda dimulai dengan mengunjungi lahan pertanian di Gampong Pante Beurene, Kecamatan Meurah Dua, yang rusak akibat terimbun material longsor dan banjir dari arah hulu.
Lokasi tersebut berada di dekat jalur rel kereta api penghubung Meureudu–Ulim yang sementara dimanfaatkan sebagai jalur alternatif Medan–Banda Aceh akibat terganggunya jalan utama.
Rombongan kemudian bertolak ke Gampong Rungkom, Kecamatan Meureudu, di area tanah milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang terletak di depan Kantor BLK Pidie Jaya.
Lokasi ini ditinjau sebagai calon pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya rusak dan masih berada dalam pengungsian.[]
