BANDA ACEH – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehap-Rekon) pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh kini memasuki fase krusial. Guna memastikan akuntabilitas di lapangan, Wakil Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) sekaligus Ketua DPW KAJI Aceh, Mukhtar MR, menegaskan bahwa pihaknya bersama Aliansi Jurnalis Sekber Aceh akan mengawal ketat setiap tahapan pelaksanaan anggaran.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi maupun teknis yang mengganggu percepatan pemulihan. Harapan kami, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bisa segera pulih total,” ujar Mukhtar.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Langkah pengawasan ini sejalan dengan diplomasi yang dilakukan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehap-Rekon Wilayah Sumatra di Jakarta (15/1/2026), Mualem mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan kejelasan terkait mekanisme dukungan sektoral.
Beberapa poin strategis yang ditekankan oleh Mualem meliputi:
Antisipasi Masa Transisi: Menjamin kestabilan bantuan saat beralih dari fase darurat ke pemulihan, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat menjelang bulan Ramadhan.
Keberlanjutan Relaksasi Distribusi: Meminta perpanjangan kebijakan pembebasan barcode SPBU dan operasional Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 guna menjamin kelancaran logistik di wilayah terdampak.
Prioritas Sektor Utama: Menempatkan perbaikan infrastruktur dan ekonomi sebagai motor pemulihan, dengan sektor perumahan sebagai basis penguatan sosial.
Landasan Hukum dan Semangat 'Build Back Better'
Merespons permintaan tersebut, Menko PMK Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden telah mengesahkan Kepres Nomor 1 Tahun 2026 sebagai payung hukum pembentukan Satgas Nasional. Ia menekankan bahwa misi utama Satgas ini bukan sekadar memulihkan keadaan, melainkan mengusung prinsip build back better.
"Semangatnya adalah membangun kembali dengan standar yang lebih kokoh dan tahan bencana, tidak hanya mengembalikan kondisi ke titik sebelum bencana terjadi," tegas Pratikno.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini menjadi titik balik bagi sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.[]
