Banda Aceh — Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah strategis guna menjamin ketersediaan daging sapi dan kerbau bagi masyarakat demi kelancaran tradisi Meugang.
Melalui diplomasi dengan pemerintah pusat, Aceh membuka peluang impor daging agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan lonjakan harga dapat dikendalikan.
Kebijakan tersebut dinilai tepat dan selaras dengan realitas sosial masyarakat Aceh. Meugang bukan sekadar tradisi konsumsi daging, melainkan simbol kebersamaan dan denyut budaya yang telah mengakar kuat menjelang Ramadhan.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih diuji berbagai musibah, ketersediaan daging dengan harga terjangkau menjadi harapan nyata.
Meski demikian, kebijakan impor tersebut diingatkan agar tidak terkendala persoalan administratif yang berpotensi menimbulkan keterlambatan distribusi.
Ketepatan waktu dinilai krusial agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tepat saat Meugang berlangsung.
Untuk mempercepat dan mengefektifkan proses, Gubernur Mualem menunjuk PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab mengelola impor daging.
Penunjukan ini diyakini mampu memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi di lapangan.
Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Drs. Isa Alima, menilai langkah Gubernur sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara sigap mengingat Ramadhan sudah di ambang pintu.
“Jangan sampai keterlambatan administrasi justru mengorbankan kebutuhan masyarakat. Ketepatan waktu adalah kunci utama,” tegas Isa Alima.
Selain kecepatan, ia juga menekankan pentingnya menjaga akurasi dan kualitas daging impor, serta memastikan harga jual tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal impor daging, tapi soal kepekaan sosial. Harga harus benar-benar berpihak kepada rakyat Aceh yang sedang bangkit dari bencana,” ujarnya.
Ia merangkum harapannya dalam prinsip 3T: Cepat dalam proses, Tepat dalam waktu distribusi, dan Akurat dalam kualitas serta harga.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Aceh diharapkan mampu menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat dalam menyambut Ramadhan.
Tradisi Meugang tetap terjaga, dan kebijakan publik benar-benar hadir sebagai penguat bagi kehidupan rakyat.[]
