Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menghadiri Rapat Konsolidasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Aceh yang dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom dan Meeting Room Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Rapat konsolidasi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Aceh agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Program strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar AP, S.Sos., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas komitmen dan kerja keras dalam menghadirkan Program MBG di Aceh. Ia menegaskan bahwa makanan memiliki nilai sakral bagi masyarakat Aceh, sejalan dengan nilai kearifan lokal peumulia jamee atau memuliakan tamu.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan.
Dalam kondisi darurat bencana, keberadaan SPPG dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan makanan kepada masyarakat terdampak.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap dapat terlibat aktif sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional, mendorong partisipasi masyarakat melalui koperasi Merah Putih di setiap gampong, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah kabupaten/kota dengan BGN.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Alibasyah menyatakan dukungan penuh Polda Aceh terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia mengakui adanya sejumlah kendala pada tahap awal pelaksanaan, namun dapat diatasi melalui koordinasi dan komunikasi yang baik.
Kapolda juga menyoroti keluhan masyarakat terkait larangan makan dan minum serta isu kehalalan makanan, sehingga ke depan seluruh makanan Program MBG diharapkan telah memiliki sertifikasi halal.
Kapolda Aceh turut menekankan pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan makanan guna mencegah kasus keracunan. Ia meminta agar SPPG menjalin koordinasi dengan Puskesmas dan rumah sakit sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan kesehatan.
Dalam penyampaiannya, Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dan hampir menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.
Kodam Iskandar Muda, kata dia, memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut karena terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pangdam IM juga menilai keberadaan SPPG sangat membantu dalam penanganan pascabencana yang tengah dihadapi Provinsi Aceh.
Dengan kondisi geografis Aceh yang luas dan beragam, ia menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi yang kuat antara Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Pemerintah Aceh, serta seluruh elemen masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor yang solid, Program MBG diharapkan berjalan optimal, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Aceh, serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN RI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K., menjelaskan bahwa undangan rapat awalnya direncanakan untuk seluruh Kepala SPPG se-Aceh.
Namun, mengingat kondisi pascabencana, undangan dibatasi untuk Kepala SPPG Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Ia juga menegaskan bahwa jabatan Kepala SPPG yang berasal dari SPPI tidak bersifat permanen, sehingga profesionalisme dan kinerja tetap harus dijaga.
Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, dan anak sekolah, guna menurunkan angka stunting dan malnutrisi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Di Provinsi Aceh, Program MBG memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Jumlah penerima manfaat mencapai 1.717.980 orang dengan kebutuhan 573 SPPG.
Hingga 16 Januari 2026, sebanyak 545 SPPG telah beroperasi, menyerap sekitar 28.650 tenaga kerja, dengan perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp63 miliar per bulan.
Terkait transparansi, Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa sistem pembayaran dilakukan langsung ke rekening pemasok untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima manfaat, termasuk kepatuhan pengisian data untuk mendukung sertifikasi halal seluruh SPPG.
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, di antaranya Pangdam IM, Kapolda Aceh, perwakilan Pemerintah Aceh, jajaran Badan Gizi Nasional, pejabat Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, Kepala Satgas MBG Provinsi Aceh, serta para Kepala SPPG Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.[]
