Jakarta — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, melaporkan perkembangan penanganan sektor pendidikan pascabencana kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam pertemuan di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Jalan Gondangdia, Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Murthalamuddin menyampaikan progres pembersihan lingkungan sekolah yang terdampak bencana dan masih dilakukan secara bertahap.
Selain itu, dibahas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah, termasuk perbaikan mobiler seperti meja, kursi, serta sarana pendukung pembelajaran yang rusak akibat bencana.
Ia juga melaporkan pendataan kerusakan secara menyeluruh, percepatan penyusunan dokumen teknis rehabilitasi dan rekonstruksi, serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan dukungan anggaran dan teknis berjalan optimal.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya soal membangun kembali gedung sekolah, tetapi memastikan proses belajar mengajar kembali normal, aman, dan memberi rasa tenang bagi peserta didik, guru, serta orang tua,” ujar Murthalamuddin, yang juga mantan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh.
Ke depan, Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better, agar sekolah yang dibangun kembali lebih tangguh terhadap bencana.
Pendampingan psikososial bagi siswa dan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dari agenda pemulihan guna mengembalikan semangat belajar dan mengajar.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menekankan pentingnya menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat pascabencana. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah bekerja cepat, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama di sektor pendidikan sebagai fondasi masa depan Aceh.
“Yang terpenting, masyarakat harus melihat bahwa negara hadir. Sekolah kembali berfungsi, anak-anak kembali belajar, dan harapan itu tumbuh kembali,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan dapat mempercepat kebangkitan sektor pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh.[]
