BANDA ACEH — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menyurati Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh untuk meminta data lengkap terkait anggaran dan bantuan bagi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh pada Tahun Anggaran 2025.
Kepala Bidang Humas SAPA, Agusliza, mengatakan permintaan data tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara dalam penanganan bencana.
“Permintaan data ini kami sampaikan untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Transparansi penting agar tidak menimbulkan asumsi maupun spekulasi di tengah masyarakat terkait pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan bagi korban banjir,” kata Agusliza, Senin (19/1/2026).
Menurut Agusliza, keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran serta mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana negara hadir dalam situasi darurat bencana.
“Pada prinsipnya kami percaya pemerintah bekerja untuk masyarakat. Namun kepercayaan publik perlu diperkuat dengan data yang terbuka dan dapat diakses, agar semua pihak memperoleh gambaran yang utuh dan objektif,” ujarnya.
Dalam surat yang ditujukan kepada Sekda Aceh, SAPA meminta data penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025, anggaran penanganan bencana di luar BTT, serta seluruh bantuan kemanusiaan yang diterima dan disalurkan kepada warga terdampak banjir.
Data yang diminta mencakup jumlah dan sumber anggaran, realisasi penggunaan, sisa anggaran, serta rincian penyaluran bantuan hingga ke wilayah penerima.
Agusliza menambahkan, transparansi anggaran tidak semata persoalan administratif, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam kondisi bencana yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Dengan dibukanya data secara lengkap, publik dapat melihat secara jelas bagaimana penanganan bencana dilakukan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya prasangka yang tidak perlu,” katanya.
SAPA menilai keterbukaan informasi publik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, kejelasan data dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang.
SAPA menyatakan masih menunggu respons resmi dari Sekda Aceh atas permintaan tersebut. Jika data telah diterima, SAPA berkomitmen menyampaikannya kepada publik secara objektif sebagai bagian dari upaya edukasi dan pengawasan bersama.
“Tujuan kami sederhana, agar masyarakat mengetahui secara jelas ke mana anggaran dan bantuan itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” ujar Agusliza.[]
