KOTA JANTHO — Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar menertibkan aksi penggalangan dana tanpa izin yang dilakukan sejumlah orang di Simpang Bundaran Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Senin pagi, 19 Januari 2026.
Aksi pengumpulan dana yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) tersebut dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu ketertiban umum serta berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, legalitas kegiatan penggalangan dana tersebut juga dipertanyakan.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas Satpol PP dan WH Aceh Besar turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban. Hasilnya, kegiatan tersebut diketahui tidak mengantongi izin dari instansi berwenang.
Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, S.STP., MPA, mengatakan pihaknya memberikan pembinaan sekaligus membubarkan aktivitas penggalangan dana tersebut.
“Setiap kegiatan penggalangan dana wajib memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, pengelola juga harus melaporkan hasil pengumpulan dana secara transparan, termasuk bukti penyaluran kepada pihak yang menerima bantuan,” kata Muhajir.
Selain penertiban penggalangan dana tanpa izin, petugas juga melakukan penataan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjal), serta menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan dinilai mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.
Muhajir mengimbau seluruh organisasi masyarakat agar tidak melakukan penggalangan dana di persimpangan maupun sepanjang jalan raya. Menurutnya, aktivitas tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi penggalangan dana di jalan raya. Seluruh kegiatan sosial harus mengikuti ketentuan yang berlaku demi menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan bersama,” ujarnya.
Penertiban tersebut berlangsung kondusif dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.[]
