Kota Jantho – Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu daerah prioritas program Indonesia Blue Coast, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendukung penuh implementasi konsep ekonomi biru (blue economy) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris melalui Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si. pada Forum Group Discussion (FGD) Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods yang digelar di Kantor Bupati Aceh Besar, Kamis (12/02/2026).
Kegiatan ini menghadirkan tim dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang mempresentasikan program Indonesia Blue Coast sekaligus melakukan survei potensi pesisir Aceh Besar.
Program ini bertujuan menyeimbangkan pemanfaatan potensi kelautan dengan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama perangkat terkait membahas rencana program Blue Coast yang diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan pesisir serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” kata Bahrul Jamil, didampingi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan Aceh Besar, Ir. Makmun, MT.
Bahrul Jamil menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan tata kelola potensi kelautan secara terintegrasi. “Dengan kolaborasi dan sinergi yang baik, Blue Coast diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan perekonomian lokal,” ujarnya.
Tim presentasi KKP RI, Harun, menyampaikan bahwa program Indonesia Blue Coast merupakan turunan dari misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekonomi biru. Ia menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar program dapat berjalan optimal dan berdampak positif secara berkelanjutan.
FGD ini turut dihadiri perwakilan International Fund for Agricultural Development (IFAD), Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, sejumlah pimpinan OPD, unsur Panglima Laot, penyuluh perikanan dan kelautan, camat, serta masyarakat pesisir dari Pulo Aceh, Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Baitussalam, dan Mesjid Raya, sebagai bukti komitmen bersama dalam pembangunan sektor kelautan dan pesisir.[]
