 |
| Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP., bersama sejumlah pihak mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait program Kartu Aceh Carong di Gedung Action Center Bank Aceh, Selasa (14/4/2026). |
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak, khususnya anak yatim dan piatu.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Kartu Aceh Carong, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Action Center Lantai 3 Bank Aceh tersebut menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah-langkah konkret penyaluran bantuan biaya pendidikan.
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, pihak perbankan, hingga stakeholder terkait lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.S.P., menegaskan bahwa Program Kartu Aceh Carong merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan anak-anak yatim dan piatu tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi.
“Melalui FGD ini, kita ingin memperkuat regulasi sekaligus memastikan distribusi bantuan pendidikan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk tidak membiarkan satu pun anak kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan biaya. Karena itu, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menyukseskan program tersebut.
Selain membahas mekanisme penyaluran bantuan, diskusi juga menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat agar program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan sistem pendataan yang baik, bantuan diharapkan dapat benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Program Kartu Aceh Carong juga diharapkan tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Aceh, guna mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.
Melalui program ini, Pemerintah Aceh kembali menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.[]
