 |
| Muzakir Manaf (Mualem) Gubernur Aceh |
BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa dinamika dan penyesuaian dalam Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap nilai perjuangan dan keadilan sosial di Aceh.
“Kami memahami sepenuhnya bahwa JKA bukan sekadar program pelayanan kesehatan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah, ikhtiar keadilan sosial, serta manifestasi cita-cita besar masyarakat Aceh pascaperdamaian,” ujar Mualem dalam keterangannya, Senin (20 April 2026).
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, yang menyebutkan bahwa terdapat enam poin utama arahan Gubernur untuk disampaikan kepada publik.
Pertama, Mualem menegaskan komitmen Pemerintah Aceh terhadap nilai sejarah dan keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa JKA tetap menjadi wujud tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Nilai-nilai perjuangan, keadilan, dan perlindungan sosial tidak pernah berubah dan tetap menjadi landasan utama setiap kebijakan,” ujarnya.
Kedua, penyesuaian program JKA dilakukan sebagai langkah adaptif, bukan penghapusan program.
Penyesuaian ini ditujukan untuk sinkronisasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional, menghindari tumpang tindih pembiayaan, serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Mualem.
Ketiga, Pemerintah Aceh memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama, baik melalui skema nasional maupun dukungan daerah.
“Tidak boleh ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar,” tegasnya.
Keempat, pemerintah akan melakukan evaluasi dan validasi data secara terbuka dan partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki akurasi data kesejahteraan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi yang merugikan masyarakat.
Kelima, Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran. Setiap penyesuaian dan realokasi anggaran akan dijelaskan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.
Keenam, Pemerintah Aceh membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, dan elemen sipil.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Mualem mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana kondusif serta mengedepankan semangat kebersamaan dan musyawarah dalam menyikapi setiap kebijakan.
“Semoga setiap langkah yang kita ambil senantiasa berada dalam ridha Allah SWT dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Aceh,” tutupnya.[]
