Jakarta Selatan – Divisi Humas Polri menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).
Wakapolri menekankan bahwa tantangan kehumasan Polri semakin kompleks seiring maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital.
“Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran,” ujarnya.
Menurutnya, di era media sosial, informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan proses verifikasi.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang cepat, tepat, dan kredibel.
Ia menegaskan, peran Humas sangat krusial dalam mencegah masyarakat terpapar informasi yang menyesatkan yang dapat memicu kepanikan hingga konflik sosial.
“Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Di situlah peran Humas menjadi sangat penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakapolri menjelaskan bahwa Divhumas Polri terus mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), guna mendeteksi, menganalisis, serta merespons isu secara cepat dan akurat.
Dengan kemampuan tersebut, Humas Polri tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi penyebaran disinformasi sebelum meluas di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa perang informasi di era digital merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius, dengan Humas sebagai garda utama dalam menjaga stabilitas informasi publik.
“Humas Polri bukan sekadar fungsi komunikasi institusi, tetapi bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar,” tambahnya.
Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran Humas Polri untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, serta kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, mampu meluruskan informasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.[]
