 |
| Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah saat memaparkan strategi pembangunan kota tangguh berbasis integrasi lintas sektor dalam Forum Arsitek Dunia di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (17/4/2026). |
BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menegaskan bahwa masa depan kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen untuk terintegrasi dalam menghadapi risiko, khususnya bencana. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Forum Arsitek Dunia di Hermes Palace Hotel, Jumat (17/4/2026).
Dalam forum internasional tersebut, Irwansyah menyoroti pentingnya peran arsitektur yang tidak sekadar membentuk ruang, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun ketahanan kota dan peradaban. Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai bencana besar, mulai dari tsunami hingga banjir bandang.
Menurutnya, kunci membangun kota tangguh terletak pada integrasi lintas sektor, mulai dari kebijakan, tata kelola pemerintahan, hingga desain arsitektur berbasis mitigasi risiko. Ia menilai pendekatan yang selama ini cenderung reaktif harus segera diubah.
“Kebijakan harus beralih dari reaktif ke preventif. Tata ruang harus berbasis mitigasi bencana, bangunan wajib memenuhi standar tahan bencana, serta perlu adanya insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan transparansi, serta desentralisasi kapasitas hingga ke tingkat komunitas. Dengan demikian, respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Ketangguhan hanya bisa terwujud jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan secara terpadu,” tegasnya.
Irwansyah turut mengenang pengalamannya saat tragedi tsunami Aceh 2004, ketika ia masih menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Unsyiah. Ia terlibat langsung dalam berbagai aksi kemanusiaan, seperti mengadvokasi penggratisan SPP bagi mahasiswa terdampak, menggalang relawan, hingga mendirikan posko bantuan.
Pengalaman tersebut, menurutnya, memberikan pelajaran penting tentang kekuatan solidaritas masyarakat, sekaligus mengungkap kelemahan dalam integrasi data, distribusi bantuan, dan manajemen relawan saat itu.
Berbeda saat menghadapi banjir bandang beberapa waktu lalu, Irwansyah telah berada dalam kapasitas sebagai pejabat publik. Ia aktif memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan, termasuk ketersediaan BBM dan LPG.
Ia mengisahkan sempat terjadi antrean panjang di SPBU akibat kepanikan warga. Untuk mengatasinya, ia turun langsung mengecek stok di depo BBM Krueng Raya dan memastikan pasokan dalam kondisi aman, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
“Alhamdulillah, dalam waktu singkat antrean bisa terurai setelah masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” katanya.
Selain itu, ia juga melakukan advokasi terkait kelangkaan LPG akibat terganggunya distribusi, hingga mendorong penambahan armada kapal pengangkut oleh pihak Pertamina.
Dalam sektor kelistrikan, Irwansyah mengaku sempat melayangkan protes kepada PLN terkait lambannya penanganan pemadaman listrik yang berlangsung cukup lama di Banda Aceh.
“Protes ini kami sampaikan agar pemerintah pusat memahami kondisi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Ke depan, ia menilai Banda Aceh perlu terus memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor, serta menjadikan edukasi kebencanaan sebagai bagian dari budaya masyarakat.
“Intinya, kota yang tangguh bukan hanya mampu pulih cepat, tetapi juga siap sebelum bencana terjadi, dengan masyarakat sebagai garda terdepan,” pungkasnya.
Forum tersebut dibuka oleh Teuku Riefky Harsya dan turut menghadirkan sejumlah pembicara, termasuk Illiza Saaduddin Djamal serta narasumber dari berbagai negara yang membahas strategi pembangunan kota berkelanjutan dan tangguh. (**)
