BANDA ACEH — Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menegur keras sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dinilai belum mengoptimalkan pembelajaran berbasis praktik.
Teguran tersebut disampaikan setelah ditemukan banyak peralatan praktik di sekolah yang terbengkalai dan jarang digunakan.
Temuan itu diperoleh langsung saat Murthalamuddin melakukan kunjungan ke sejumlah SMK di berbagai daerah, Selasa (1/4/2026).
“Banyak alat praktik hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini menunjukkan siswa belum mendapatkan pengalaman praktik yang memadai,” ujarnya saat kegiatan Pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi SMK Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusan siap kerja. Ia menegaskan, alat praktik seharusnya menjadi sarana utama untuk mengasah keterampilan siswa, bukan sekadar pelengkap administrasi pengadaan.
Murthalamuddin juga mengingatkan agar sekolah tidak terjebak pada pola lama yang lebih berorientasi pada belanja barang. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran TKD harus berdampak langsung terhadap proses pembelajaran.
“Jangan hanya sibuk membeli, tetapi lupa memastikan alat itu digunakan. Siswa harus belajar melalui praktik, bukan hanya teori,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun tambahan anggaran TKD belum sepenuhnya mampu menutup dampak kerugian akibat bencana, penggunaannya tetap harus tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan inti pendidikan.
Lebih lanjut, Murthalamuddin menegaskan bahwa SMK memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Dengan keterampilan yang memadai, lulusan SMK diharapkan mampu langsung memasuki dunia kerja dan hidup mandiri.
“SMK adalah solusi. Jika siswa memiliki keterampilan, mereka bisa langsung bekerja dan mandiri,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara sekolah dan dunia industri agar kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan SMK mampu bersaing secara profesional.
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat eselon III dan IV, staf ahli, kepala sekolah, serta guru produktif. Para peserta juga mengikuti diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di masing-masing jurusan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Aceh akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang dinilai belum mampu meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya dalam penguatan praktik di SMK.
Melalui forum ini, Dinas Pendidikan Aceh menegaskan bahwa TKD 2026 bukan sekadar bantuan anggaran, melainkan instrumen strategis untuk memastikan lulusan SMK memiliki kompetensi dan kesiapan kerja.[]
