 |
| Kepala Regional Aceh Mustafa Kamal melakukan inspeksi ke sejumlah dapur MBG di Kabupaten Aceh Tenggara, pada Rabu 1 April 2026. Foto: Dok. SPPG Aceh |
Aceh Tenggara — Program pemenuhan gizi nasional kembali menjadi sorotan setelah hasil monitoring dan evaluasi (monev) menemukan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan Koordinator Regional Aceh, Mustafa Kamal, usai melakukan inspeksi lapangan maraton selama lebih dari 12 jam, pada Rabu (1/4/2026), sejak pukul 08.30 hingga 21.00 WIB.
“Kami menemukan masih ada dapur yang belum menjalankan SOP secara penuh, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kesiapan operasional. Ini harus segera diperbaiki,” ujar Mustafa dalam keterangannya.
Dalam kegiatan tersebut, tim Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau sedikitnya 11 titik dapur SPPG yang dikelola oleh berbagai yayasan di wilayah Aceh Tenggara. Pemeriksaan difokuskan pada kesiapan fasilitas, standar higienitas, serta kelayakan operasional dapur.
Hasil observasi menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian di beberapa lokasi, mulai dari kebutuhan renovasi fasilitas hingga belum optimalnya penerapan SOP. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas layanan pemenuhan gizi apabila tidak segera ditindaklanjuti.
Selain aspek teknis, tim juga melakukan verifikasi faktual guna memastikan keabsahan operasional dapur di lapangan. Langkah ini penting untuk mencegah kemungkinan adanya unit yang hanya tercatat secara administratif, namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
“Kami tidak hanya melihat kondisi fisik, tetapi juga memastikan dapur yang dilaporkan benar-benar aktif dan beroperasi sesuai standar,” tegasnya.
11 Lokasi Jadi Fokus Pemeriksaan
Sebanyak 11 dapur SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Bambel, Babussalam, Lawe Alas, dan Tanoh Alas, menjadi objek monitoring dalam kegiatan ini. Seluruh dapur tersebut dikelola oleh yayasan yang terlibat dalam program pemenuhan gizi nasional.
Hasil temuan dari lapangan akan dirangkum dalam laporan komprehensif untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Laporan tersebut akan disertai dokumentasi serta rekomendasi perbaikan.
BGN menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan program secara nasional. Setiap temuan akan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan, termasuk renovasi fasilitas dan penyesuaian operasional sesuai SOP.
“Kami berharap seluruh dapur SPPG dapat segera memenuhi standar nasional dan beroperasi secara optimal,” kata Mustafa.
Monitoring intensif ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program pemenuhan gizi, khususnya di daerah.
Dengan adanya temuan ini, seluruh pihak terkait diharapkan segera melakukan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Penguatan pengawasan ini menjadi pesan tegas bahwa setiap program pemerintah harus berjalan sesuai standar, tanpa kompromi terhadap kualitas dan integritas,” pungkasnya. []
