Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan masyarakat sehat, termasuk pengendalian penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syukri, dalam Rapat Koordinasi antara Pemkab Aceh Besar dan Tim Supervisi RSSH Adinkes Aceh bersama lintas sektor OPD di Aula Bappeda Aceh Besar, Rabu (15/4/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Jakfar, Plt Kadis Kesehatan Aceh Besar Rosa Andriani, serta sejumlah pejabat OPD terkait lainnya.
Wabup Syukri menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Besar bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan akan terus bekerja keras menyukseskan berbagai program kesehatan masyarakat.
“Upaya pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Karena itu, kami telah membentuk Forum Kemitraan pengendalian ATM untuk memperkuat sinergi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian penyakit ATM menjadi perhatian serius pemerintah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai sektor, termasuk di luar kesehatan.
Wabup juga mengungkapkan bahwa pada akhir 2025, Pemkab Aceh Besar berhasil meraih Adinkes Award 2025 atas kontribusi dalam penanggulangan penyakit ATM.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan diterima langsung oleh Bupati Aceh Besar H Muharram Idris pada pertemuan nasional Adinkes di Solo, Jawa Tengah.
Sementara itu, Koordinator Program Adinkes Aceh, dr Hj Media Yulizar, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Aceh Besar terhadap pelaksanaan program RSSH di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan, program RSSH bertujuan memperkuat kapasitas layanan kesehatan serta membangun sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi krisis di masa depan.
Program ini juga mencakup advokasi, pemantauan pembelajaran, serta penguatan sumber pembiayaan pengendalian ATM dari berbagai sektor, termasuk dana gampong dan CSR.
“Adinkes mendapat mandat untuk menjalankan intervensi di 38 provinsi dan 248 kabupaten/kota di Indonesia,” jelasnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Adinkes, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya mewujudkan masyarakat Aceh Besar yang sehat dan berkualitas dapat tercapai secara berkelanjutan.[]
