Aceh Tamiang — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran informasi tidak utuh, hoaks, hingga ujaran kebencian terkait penanganan pascabanjir November 2025.
Informasi menyesatkan tersebut disebut beredar di berbagai platform media sosial dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pemkab menegaskan, seluruh proses penanganan pascabanjir dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan Wakil Bupati Ismail.
Sejumlah langkah telah ditempuh, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Pemkab menyebutkan bantuan tahap I dan II telah disalurkan kepada ribuan warga. Sementara itu, masyarakat yang belum menerima bantuan telah masuk dalam daftar penyaluran berikutnya. Pendataan tambahan juga dibuka bagi warga yang menyewa atau menumpang rumah.
“Seluruh kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan percepatan pemulihan pascabencana,” demikian pernyataan Pemkab.
Pemerintah daerah juga menegaskan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Mekanisme penyaluran bantuan:
Bantuan kebutuhan hidup (jadup), perabot, dan ekonomi disalurkan melalui Kantor Pos. Penerima mengambil bantuan setelah mendapat undangan resmi dari pemerintah desa.
Bantuan stimulan perbaikan rumah disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemkab menjelaskan perannya meliputi pengusulan data penerima, verifikasi dan validasi, serta koordinasi percepatan pencairan bantuan.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak jelas sumbernya.
Pemkab mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung proses pemulihan pascabanjir dan menghentikan penyebaran hoaks demi menjaga kondusivitas daerah.[]
