![]() |
| Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal dan Wakil Walikota Banda Aceh Afdhal Khalilullah. Foto: Humas Banda Aceh |
BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan lima paket proyek strategis prioritas untuk tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi komitmen Pemko dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, terukur, dan akuntabel.
Penyampaian program tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait arah kebijakan pembangunan yang tengah dan akan dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag ULP) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa seluruh paket proyek strategis tersebut telah melalui proses perencanaan yang matang serta disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah.
“Kelima paket proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak signifikan, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Adapun lima paket proyek strategis tersebut meliputi:
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 61 Banda Aceh (DOKA)
Penataan Kawasan Jalan Tgk Chik Pante Kulu Tahap II (DOKA)
Penataan Kawasan Lapangan SMEP Peunayong (DOKA)
Peningkatan sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Kupula I Gampong Lambaro Skep, Jalan Tuan Dipulo Gampong Lamdingin, dan Jalan Beringin II Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam (DOKA)
Pembangunan dan penataan Taman Bustanussalatin oleh Dinas PUPR
Lebih lanjut, Kabag ULP mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek strategis tersebut agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal.
Pemerintah Kota Banda Aceh berharap, melalui keterbukaan informasi ini, kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan dapat terus meningkat serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Banda Aceh yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan.[]
