 |
| Spanduk penolakan penghapusan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terpasang di sejumlah titik strategis di Kota Banda Aceh, mencerminkan gelombang protes dan kekhawatiran masyarakat terhadap nasib layanan kesehatan gratis. |
Banda Aceh — Penolakan terhadap wacana rasionalisasi anggaran Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menguat.
Dalam beberapa hari terakhir, spanduk-spanduk protes bermunculan di sejumlah titik strategis di Kota Banda Aceh.
Pantauan pada Jumat, 10 April 2026, menunjukkan spanduk terpasang di kawasan dengan mobilitas tinggi, seperti sekitar Kantor DPR Aceh, Simpang Lima, Lampriet, Kopelma Darussalam, hingga kawasan kampus. Isi pesan menyoroti kebijakan yang dinilai berpotensi mengurangi anggaran JKA.
Sejumlah spanduk menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya terkait peran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Warga menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat.
Selain kritik, spanduk juga mencerminkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan JKA. Program ini selama ini menjadi andalan warga, terutama kelompok kurang mampu, untuk memperoleh layanan kesehatan.
JKA dikenal sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Aceh di sektor kesehatan. Karena itu, setiap wacana pengurangan anggaran kerap memicu reaksi dari masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu mencari solusi alternatif tanpa mengurangi manfaat program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan yang transparan dan komunikatif dinilai penting untuk meredam polemik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Aceh maupun DPRA terkait munculnya spanduk protes tersebut.
Namun, meningkatnya respons publik menunjukkan isu JKA menjadi perhatian luas masyarakat.[]
