Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam penyampaiannya, Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Dokumen tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRA, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembangunan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Pada aspek indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.
Persentase penduduk miskin juga menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka turut mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah program strategis yang telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi tercatat lebih dari Rp9 triliun, disertai peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Menutup penyampaiannya, Mualem mengajak seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan. []
