 |
| Spanduk berisi penolakan terhadap pembatasan JKA terpasang di pagar DPRK Aceh Barat, Sabtu (18/4/2026) dini hari. Aksi ini mencerminkan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kebijakan layanan kesehatan di Aceh. |
Meulaboh – Gelombang penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh terkait pembatasan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kian meluas.
Di Kabupaten Aceh Barat, protes masyarakat terlihat melalui pemasangan sejumlah spanduk berisi kritik di berbagai titik strategis.
Pantauan pada Sabtu (18/4/2026) dini hari menunjukkan spanduk-spanduk tersebut terpasang di sejumlah sudut kota, termasuk di pagar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.
Keberadaannya langsung menarik perhatian warga dan memicu perbincangan publik.
Isi spanduk beragam, namun memiliki pesan yang sama, yakni penolakan terhadap pembatasan layanan JKA. Salah satu tulisan yang mencolok berbunyi, “JKA jangan dikebiri, Sekda Aceh harus punya rasa kemanusiaan.”
Selain itu, terdapat pula spanduk yang mendesak peran legislatif. “DPRA harus mempertahankan JKA seperti semula, jangan ada diskriminasi,” tulis salah satu spanduk, yang mencerminkan harapan masyarakat agar wakil rakyat memperjuangkan kepentingan publik.
Kritik juga diarahkan pada alasan kebijakan tersebut. “Jangan berdalih rasionalisasi untuk memotong JKA, JKA harus dikembalikan seperti semula,” demikian isi pesan lainnya yang menolak kebijakan efisiensi jika berdampak pada layanan kesehatan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa isu JKA telah berkembang menjadi persoalan sosial yang sensitif. Selama ini, JKA menjadi program penting bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dalam mengakses layanan kesehatan.
Hingga kini, belum diketahui pihak yang memasang spanduk-spanduk tersebut. Namun, aksi ini diduga merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang merasa terdampak langsung oleh kebijakan pembatasan tersebut.
Situasi ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Aceh untuk segera merespons aspirasi publik secara bijak. Jika tidak ditangani dengan tepat, aksi simbolik ini berpotensi berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah maupun DPRA, apakah kebijakan tersebut akan ditinjau ulang atau tetap dipertahankan di tengah polemik yang terus berkembang. (**)
