 |
| Munawar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh |
Banda Aceh — Pemerintah Aceh mencatat capaian signifikan dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh meraih skor 83,43 poin, menempatkannya pada peringkat ketujuh nasional sekaligus menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Aceh terus berkembang secara sehat dan positif.
Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang aman, inklusif, dan berlandaskan hukum.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Aceh berjalan semakin baik. Partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah, serta kerja sama semua pihak menjadi faktor penting dalam peningkatan ini,” ujar Munawar.
Indeks Demokrasi Indonesia mengukur kualitas demokrasi daerah melalui sejumlah indikator, meliputi kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Pada penilaian tahun 2025, Aceh mencatat nilai tinggi di seluruh aspek penilaian, yakni aspek kebebasan sebesar 86,96, aspek kesetaraan 80,87, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi 83,02.
Peningkatan tersebut dinilai cukup signifikan setelah dalam dua tahun terakhir skor IDI Aceh sempat mengalami penurunan.
Pada 2024, nilai IDI Aceh tercatat sebesar 75,80 poin, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 83,43 poin atau melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 78,19 poin.
Munawar menambahkan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh untuk terus memperkuat kualitas demokrasi, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pendidikan politik masyarakat.
“Masih ada beberapa indikator yang perlu diperkuat, namun secara umum capaian ini menjadi energi positif bagi Aceh untuk terus menjaga demokrasi yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.[]
