 |
| Antrean panjang kendaraan terlihat di Jembatan Kutablang akibat penerapan sistem buka-tutup yang dinilai belum efektif, sehingga memicu kemacetan hingga berjam-jam. |
Bireuen – Kemacetan panjang yang kerap terjadi di kawasan Jembatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, kembali menuai sorotan.
Antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi jalur vital tersebut setiap hari.
Sistem buka-tutup yang saat ini diterapkan di jembatan tersebut awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara untuk mengatur arus kendaraan di jalur sempit.
Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut dinilai belum efektif. Banyak pengendara mengeluhkan lamanya waktu tunggu, bahkan kerap mencapai lebih dari satu jam.
Wakil Ketua DPRA dari Fraksi NasDem, Saifuddin Muhammad atau yang akrab disapa Yah Fud, menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dari instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mengevaluasi sistem pengaturan lalu lintas yang ada.
Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada durasi buka-tutup yang tidak seimbang. Ketika satu sisi dibuka terlalu lama, kendaraan dari arah berlawanan akan menumpuk dan memicu antrean panjang yang sulit terurai.
“Pengaturan waktu harus lebih proporsional, terutama pada jam-jam sibuk. Jika tidak, kemacetan akan terus berulang dan semakin parah,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Selain itu, Yah Fud juga menyoroti rendahnya disiplin sebagian pengendara yang kerap melawan arus demi mempercepat perjalanan.
Tindakan tersebut justru memperburuk kondisi dan memicu kemacetan yang lebih kompleks.
Ia meminta adanya pengawasan lebih ketat serta penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan skema alternatif yang lebih efektif, seperti rekayasa lalu lintas maupun penambahan personel di titik rawan.
Kemacetan di Jembatan Kutablang tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Distribusi barang menjadi terhambat, waktu tempuh meningkat, dan produktivitas ikut terganggu.
Sebagai jalur penghubung penting di wilayah pesisir utara Aceh, kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini menjadi kebutuhan mendesak.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap lancar.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan solusi jangka pendek, tetapi juga merancang kebijakan berkelanjutan guna mengatasi persoalan kemacetan tersebut secara menyeluruh. (**)
