INDRAMAYU — Ketua Satgas DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Darmo Rahakratat Kei, mengecam keras kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Indramayu yang menyita perhatian publik dan menimbulkan duka mendalam di tengah masyarakat.
Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan tindakan keji, tidak berperikemanusiaan, dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami mengecam keras tindakan pembunuhan terhadap satu keluarga ini. Ini adalah kejahatan biadab yang tidak bisa ditoleransi. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Darmo Rahakratat Kei dalam keterangannya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada upaya pembelaan ataupun penggiringan opini yang dapat melemahkan proses hukum terhadap pelaku.
“Tidak ada ruang pembelaan bagi pelaku pembunuhan. Siapa pun yang mencoba menggiring opini atau melemahkan proses hukum berarti telah melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Darmo juga meminta aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim, untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Menurutnya, kasus pembunuhan satu keluarga tersebut harus menjadi perhatian serius agar keadilan benar-benar dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat luas.
“Kami meminta hakim benar-benar tegak lurus dalam menangani perkara ini. Jangan ada intervensi, jangan ada permainan, dan jangan sampai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Masyarakat sedang melihat proses hukum ini,” katanya.
Selain itu, Ketua Satgas DPP FRIC juga mengingatkan agar tidak ada pihak maupun oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan kasus tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan lain yang dapat memperkeruh situasi.
“Jangan jadikan penderitaan keluarga korban sebagai alat kepentingan pribadi, pencitraan, ataupun permainan opini,” tambahnya.
Pihak Satgas DPP FRIC memastikan akan terus memantau dan mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas demi tegaknya keadilan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu saat ini masih menjadi sorotan publik dan memicu desakan luas agar pelaku dijatuhi hukuman setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[]
