JATINANGOR – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, serta memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian aparatur birokrasi dalam menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Pada kesempatan itu, Djamari juga menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN, sekaligus menitipkan pesan agar para praja belajar dengan sungguh-sungguh karena peran mereka sangat ditunggu oleh bangsa.
Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan bahwa tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia juga menghadapi tantangan bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal sebelum berakhir pada 2035. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap dan mencapai kesejahteraan nasional.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Djamari juga menyoroti masih adanya kebocoran kekayaan negara akibat praktik yang merugikan, termasuk korupsi dan manipulasi perdagangan. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap negara.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Kepada para praja IPDN, ia menekankan bahwa mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah. Karena itu, praja dituntut memiliki sensitivitas sosial, kemampuan memahami kebutuhan rakyat, serta semangat pengabdian.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Menko Polkam juga menyoroti tantangan era digital yang dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Ia menilai aparatur pemerintahan harus mampu hadir memberikan edukasi agar masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Djamari menekankan pentingnya disiplin, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah bagi para praja IPDN sebagai calon pemimpin masa depan.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menentukan ketahanan negara dalam jangka panjang, yakni tentara yang kuat, aparat keamanan dan intelijen yang tangguh, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional.
Menurutnya, dari sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, lulusan IPDN menjadi salah satu kekuatan inti ASN Indonesia.
Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan di IPDN tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, dan kesiapan kerja yang tinggi,” ujarnya.
Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah di Indonesia, serta menyelenggarakan program sarjana hingga pascasarjana.
Dalam acara tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago juga menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama serta disematkan pin sebagai Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat IPDN, serta pejabat Kemenko Polkam dan Kemendagri.[]
